 |
| Ilustrasi Pendekar makan Bubur Kacang Ijo |
Dulu, ada sebuah anekdot jenaka namun sarat makna. Seorang jawara mabuk masuk ke kedai bubur kacang ijo dan bersikeras memesan soto. Si penjual mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjual bubur kacang ijo, tapi si jawara tetap ngotot, “Ceuk aing soto, ya soto! Naha nawaran nu lain?!” (kata saya soto ya soto, kenapa menawarkan yang lain?) Akhirnya, bubur kacang ijo tetap disajikan, dan setelah disantap, si jawara pun berkomentar, “Haneut mah haneut, ngan kurang lada. Jeung amis pisan!” (hangat sih hangat, tapi kurang pedas. Dan terlalu manis!)
Cerita itu, lucu sekaligus getir. Persis seperti relasi antara sebagian pejabat negara dan rakyat hari ini. Pemerintah menyajikan narasi indah tentang pertumbuhan ekonomi, turunnya angka kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan — sementara realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah yang jauh berbeda.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan memang “secara statistik” turun — dari 9,57% (Maret 2023) menjadi 9,36% pada September 2023. Namun, banyak pihak mempertanyakan definisi kemiskinan itu sendiri. Dalam laporan World Bank, garis kemiskinan ekstrem global ditetapkan pada penghasilan USD 2,15 per hari. Tapi di Indonesia, standar kemiskinan masih mengacu pada kebutuhan makanan minimal dan pengeluaran non-makanan dasar, yang kerap dianggap terlalu rendah untuk mencerminkan kenyataan hidup.
Sementara itu, laporan Kompas (2024) menyebutkan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur terus berlanjut. Belum lagi daya beli masyarakat yang melemah, harga pangan yang naik, dan kebutuhan hidup yang terus meroket. Tapi ketika rakyat mengeluh, jawaban yang muncul seringkali bukan solusi, melainkan pembalikan fakta: “Indonesia gelap? Kata siapa?” atau “Kalau tak suka, pindah saja ke luar negeri!”
Mirip seperti penjual bubur kacang ijo yang hanya punya satu menu, tetapi oleh pembelinya seolah dipaksa mengaku menjual soto. Lalu ketidakpuasan karena rasanya aneh, diwujudkan dengan rasa bersyukur karena "setidaknya masih bisa menikmati kehangatannya".
Masalahnya, kenyataan tidak bisa diolah semata dengan retorika. Data bukan alat dekorasi, tapi cermin untuk bertindak. Ketika pemerintah menyuruh rakyat "percaya saja" tanpa memberi ruang dialog dan empati, maka itu bukan lagi pelayanan publik — itu monolog kekuasaan.
Orwell pernah menulis dalam 1984, “The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command.” Semoga kita belum sejauh itu. Karena soto tetaplah soto, dan bubur kacang ijo — betapapun hangat dan manis — tidak akan pernah bisa menyamar sebagai soto hanya karena penguasa bilang begitu.
Komentar